dimuat di Inovasi Online Edisi Vol 12/XX/November 2008, dapat diunduh di  http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=2891.  PendahuluanPemanasan Global yang disebabkan oleh emisi gas penyebab efek rumah kaca adalah suatu keniscayaan.  Industrialisasi dan.
Topics: Decentralization, Public Administration, Public Policy

{"title":"MEMBANGUN KERANGKA HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN PEMANASAN GLOBAL DI DAERAH","post_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/2009\/01\/21\/membangun-kerangka-hukum-mengenai-pencegahan-pemanasan-global-di-daerah\/","feed_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/feed\/","author":null,"date":"2009-01-21 02:19:38","summary":"dimuat di Inovasi Online Edisi Vol 12\/XX\/November 2008, dapat diunduh di\u00a0 http:\/\/io.ppi-jepang.org\/article.php?id=2891.\u00a0 PendahuluanPemanasan Global yang disebabkan oleh emisi gas penyebab efek rumah kaca adalah suatu keniscayaan.\u00a0 Industrialisasi dan."}

dimuat di Harian Umum Lampung Post tanggal 24 November 2008, available at: http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008112320165721PendahuluanEpisode kejatuhan Bank Tripanca memunculkan suatu sisi permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan...
Topics: Decentralization, Teori Hukum

{"title":"Memahami Konsep Hirarki Hukum: Refleksi Permasalahan Dana APBD di Bank Tripanca","post_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/2008\/11\/25\/memahami-konsep-hirarki-hukum-refleksi-permasalahan-dana-apbd-di-bank-tripanca\/","feed_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/feed\/","author":null,"date":"2008-11-25 03:00:40","summary":"dimuat di Harian Umum Lampung Post tanggal 24 November 2008, available at: http:\/\/www.lampungpost.com\/cetak\/berita.php?id=2008112320165721PendahuluanEpisode kejatuhan Bank Tripanca memunculkan suatu sisi permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan..."}

1.  Kewenangan OtonomOtonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.  Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai...
Topics: Decentralization, Public Policy

{"title":"Kewenangan Pemda dalam Bidang Kelistrikan","post_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/2008\/11\/14\/kewenangan-pemda-dalam-bidang-kelistrikan\/","feed_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/feed\/","author":null,"date":"2008-11-14 13:11:49","summary":"1.\u00a0 Kewenangan OtonomOtonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.\u00a0 Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai..."}

The legal system in Indonesia has been marked by the long struggle to construct a system based on the pattern of the family or community as set forth by the Constitution. Indonesia inherited a complex legal system whose main component parts were western..
Topics: Constitutionalism

{"title":"Legal Pluralism Vs Unification","post_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/2008\/11\/14\/legal-pluralism-vs-unification\/","feed_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/feed\/","author":null,"date":"2008-11-14 12:48:18","summary":"The legal system in Indonesia has been marked by the long struggle to construct a system based on the pattern of the family or community as set forth by the Constitution. Indonesia inherited a complex legal system whose main component parts were western.."}

I. PendahuluanKebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara global sudah menjadi tuntutan zaman, tuntutan ini berawal dari international human rights standard settings yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibidang legislasi. Pemikiran...
Topics: Public Policy

{"title":"MEMPERKUAT PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU","post_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/2008\/06\/26\/memperkuat-peran-organisasi-profesi-dalam-perlindungan-hukum-bagi-guru\/","feed_url":"http:\/\/rechtboy.wordpress.com\/feed\/","author":null,"date":"2008-06-26 01:10:21","summary":"I. PendahuluanKebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara global sudah menjadi tuntutan zaman, tuntutan ini berawal dari international human rights standard settings yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibidang legislasi. Pemikiran..."}